DPR Mendesak Pemerintah mempersiapkan rencana implementasi pembatasan BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek regulasi, infrastruktur pengolahan dan distribusi, metode pangawasan, tahapan pelaksanaan maupun sosialisasinya kepadamasyarakat luas.

Selain itu Dewan juga meminta Pemerintah/Kementerian ESDM, agar berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM Bersubsidi,dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi.  Demikian Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang, di Gedung Nusantara II, Jum'at, (8/4).

Menurut Marzuki, permasalahan BBM Subsidi telah dibahas beberapa kali oleh Komisi VII dengan Menteri ESDM dan jajarannya. selain itu, Dewan memahami keputusan Pemerintah untuk menunda Pelaksanaan Pengaturan Konsumsi BBM Bersubsidi yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Kuartal Pertama tahun 2011. "Dewan memberi kesempatan kepada Pemerintah,untuk melanjutkan upaya pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011,"jelasnya.

Pada kesempatan itu, Dewan meminta Pemerintah mengantisipasi dampak ketidakstabilan harga minyak mentah di pasar dunia yang sekarang ini sudah melampaui USD 100 per barel dan diprediksi akan terus naik karena krisis politik Timur Tengah. artinya, semakin lama Pemerintah menunda kebijakan terkait harga BBM Bersubsidi, maka beban subsidi APBN akan semakin besar. "Hal  tersebut akan menambah beban APBN, karena konsumsi BBM bersubsidi sudah melampaui kuota yang ditetapkan, sehingga pembayaran dana subsidi kepada PT. Pertamina (Persero) diperkirakan akan terlambatdanpada akhirnya mengganggudistribusi BBM,"katanya.

DPR, jelasnya, merasa prihatin terhadap terjadinya kebocoran tangki 31 T-2 di Komplek Pertamina Refinery Unit (RU) IV di Cilacap Jawa Tengah, beberapa hari yang lalu. Atas kejadian tersebut, DPR meminta Pemerintah melakukan investigasi secara menyeluruh atas kebakaran tiga tanki tersebut. Pertamina harus bisa menjamin ketersediaan BBM bagi kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini dipasok dari Kilang Cilacap, meningkatkan standar keamanan dan melakukan evaluasi teknis pengoperasian kilang secara menyeluruh, agar kejadian serupa ini dapat dihindarkan.

krisis Pangan

DPR melihat saat ini mulai terjadi gejolak kenaikan harga pangan di pasar dunia. karena itu, DPR RI Kita mengingatkan Pemerintah untuk tidak bermain-main dengan masalah pangan, khususnya masalah stok beras nasional. "Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Jepang pada 11 Maret 2011, akan meningkatkan permintaan terhadap beberapa komoditas pangan dunia, seperti beras, gandum,dan sereal. Pemerintah harus banyak belajar dari krisis pangan dunia pada tahun 2008 lalu, dimana terjadi lonjakan harga pangan dunia dan berkurangnya stok pangan dunia,"paparnya.

Krisis pangan dan energi merupakan persoalan krusial yang mudah muncul akibat berbagai faktor, baik karena perubahan iklim maupun gejolak politik di negara produsen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dalam tiga tahun terakhir, tetapi apabila gejolak harga pangan tidak dapat dikendalikan Pemerintah, maka akan menggerus daya beli masyarakat, dan penduduk miskin dapat bertambah. selain itu, Pemerintah harus meningkatkan produksi dan efisiensi pangan, terutama beras, jagung, kedelai, gula, dan daging, dengan berbagai terobosan kebijakan, agar kebutuhan pangan dapat tercukupi. (si)